RSUD Probolinggo Tetap Layani Pasien BPJS

RSUD dr Muhammad Saleh di Jalan Mayjen Panjaitan Kota Probolinggo   (Agus Salam/Jatim TIMES)
RSUD dr Muhammad Saleh di Jalan Mayjen Panjaitan Kota Probolinggo (Agus Salam/Jatim TIMES)

BOJONEGOROTIMES, PROBOLINGGO – Warga Kota Probolinggo bingung, apakah mau meneruskan keanggotaannya sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) atau tidak. Alasannya, mereka mendengar kabar dari sejumlah media, kalau BPJS telah memutus kerjasamanya dengan 700 rumah sakit.

Salah satu warga yang gundah adalah Hostrin Hidayati (58) warga RT 1 RW 1 Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan. Ia bingung dengan keanggotaannya di BPJS mandiri kelas 1, apakah diteruskan atau diputus. Sebab dirinya mendengar kabar di televisi, kalau ada sekitar 700-san rumah sakit yang ditolak oleh BPJS. Akhirnya, ia mengurungkan niatnya membayar iuran bulanan BPJS sebesar Rp80 ribu. 

Perempuan yang dikenal dengan nama Trin tersebut menunggu kabar, apakah rumah sakit di Probolinggo, termasuk yang diputus kerja samanaya oleh BPJS. Iapun tanya kesana-kemari, namun belum menemukan jawabannya. “Saya mau bayar BPJS, tapi khawatir nanti kalau masuk rumah sakit gak dapat BPJS. Ya, nunggu kabar saja, bagaimana enaknya,” ujarnya singkat, Selasa (8/1) siang.

Menyikapi kebingungan warga, PLT Dirut RSUD Moh. Saleh Rubiyati menegaskan, kalau rumah sakit yang dipimpinnya, kontrak kerja sama dengan BPJS telah diperpanjang. Karenanya, ia berharap warga untuk tenang dan mempersilahkan warga membayar iuran BPJS per bulannya. “Gak perlu khawatir dengan kabar tersebut. Kami sudah memperpanjang kontrak kerjasamanya dengan BPJS,” harapnya.

Disebutkan, rumah sakit yang diputus kerjasamanya oleh BPJS, Rumah Sakit (RS) yang belum terakreditasi. Selain itu, ada RS yang memutus kerja samanya dengan BPJS, dimungkinkan karena biaya pasien tidak dibayar oleh BPJS. “Tanggungan BPJS ke RSUD sudah dibayar. RSUD tidak mungkin diputus kerja samanya, karena sudah terakreditasi,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkap Bagian Komunikasi Publik BPJS Cabang Pasuruan, Agung Kurniawan, saat dijumpai di Pengadilan Negeri (PN) Probolinggo kelas II. Menurutnya, penghentian kontrak kerjasama dengan RS, tidak ada kaitannya dengan kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Tetapi lebih pada status RS itu sendiri, apakah sudah terakreditasi atau belum.

Menurutnya, akreditasi persyaratan yang harus dipenuhi RS yang melayani Program JKN-KIS. Sesuai Permenkes 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenkes 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu, Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pasal 67. Dengan begitu, RS yang belum terakreditasi, tidak bisa menjalin kerjasama dengan BPJS.

Untuk BPJS Pasuruan, yang meliputi Kota dan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo, ada sekitar 4 RS yang belum terakresitasi dari 18 RS yang ada. Yakni, RSUD Grati, RS Sahabat, RS Asih Abyakta, RSIA Fatimah. Meski semikian, keempat RS tersebut sudah bekerja sama dengan BPJS, setelah mendapat rekomendasi dari Kemeskes. “Pasien yang berobat ke empat RS itu, tidak perlu khawatir. Kami sudah kerja sama dengan mereka, ,” jelasnya.

Hanya saja, kerja sama ke empat RS tersebut bisa diputus, setelah hingga 30 Juni, belum mendapat akrteditasi. Sebab, Kemeskes memberi waktu hingga tanggal tersebut, keempatnya sudah berstatus terakreditasi. “Kalau sampai tanggal itu masih belum terakreditasi, kami belum tahu, apakah kerjasamanya diperpanjang atau diputus. Kami menunggu keputusan pusat,” pungkasnya.

Pewarta : Agus Salam
Editor : A Yahya
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Probolinggo TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]bojonegorotimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]bojonegorotimes.com | marketing[at]bojonegorotimes.com
Top