Ribuan Titik Pengeboran Air Tak Berizin dan Tak Bayar Pajak, BP2D Tabuh Genderang Perang

Sosialisasi dan silaturahmi Asosiasi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hipam) se-Kota Malang yang digelar di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Selasa (12/2/2019). (Istimewa).
Sosialisasi dan silaturahmi Asosiasi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hipam) se-Kota Malang yang digelar di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Selasa (12/2/2019). (Istimewa).

BOJONEGOROTIMES, MALANG – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mencatat ada ribuan titik pengeboran air bawah tanah (ABT) yang tak berizin. Tak hanya itu. Para pengambil manfaat ABT itu juga tidak membayar pajak sebagaimana yang diwajibkan dalam undang-undang.

Hal itu disampaikan Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto dalam acara silaturahmi Asosiasi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam) se-Kota Malang yang digelar di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Selasa (12/2/2019).

Pria yang akrab disapa Sam Ade D'Kross ini menyampaikan, jumlah pengeboran ABT mencapai ribuan titik. Kebanyakan selalu memiliki alibi untuk tidak membayar pajak.

Untuk memberi tindakan tegas, BP2D mulai Rabu (13/2/2019) besok akan memulai tindakan tegas dengan merazia beberapa titik pelanggaran yang sudah dikantongi lokasinya. "Masih banyak yang enggan membayar pajak. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang pajak daerah, kami akan melakukan razia dan operasi gabungan mulai besok," ujarnya kepada wartawan.

Ade  pun sangat menyayangkan perilaku para wajib pajak yang kebanyakan berasal dari kalangan pebisnis dan orang berada. Sebab, dalam acara silaturahmi yang digelar di Balai Kota Malang hari ini, yang hadir kebanyakan  wajib pajak dari kalangan menengah ke bawah. Sementara wajib pajak yang berasal dari kalangan menengah ke atas dan tergolong orang kaya malah enggan memenuhi undangan tersebut. Bahkan selama ini mereka juga tercatat malas membayar pajak dengan berbagai alasan.

"Tadi ada Pak Jumali, seorang pengurus Hippam yang notabene masyarakat menengah ke bawah. Pasca-sosialisasi yang dibalut dalam sebuah acara silaturahmi di balai kota hari ini, dia langsung mendaftarkan diri sebagai wajib pajak air. Ini orang-orang dan pengusaha kaya-raya masak kalah dengan Pak Jumali," imbuh pria berkacamata itu.

Menurut Ade, saat ini tercatat ada 38 pengelola Hippam di Kota Malang. Mereka memiliki kewajiban membayar pajak sebesar 20 persen dari volume air yang dipakai dan diperuntukkan tiap bulannya.

Dia juga menjelaskan jika pengguna manfaat ABT memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Di antaranya  usaha hotel, tempat cuci mobil, restoran, tempat kos, laundry, dan tempat usaha lainnya. "Padahal pajak air tanah ini paling murah diantara pajak yang lain. Hanya ratusan ribuan saja," ucap Ade.

Sementara itu, berdasarkan data yang ada, dari sembilan sumber pendapatan daerah Kota Malang dari sektor pajak, pajak air tanah menjadi sumber pendapatan paling rendah. Sepanjang 2018, total besaran pajaknya hanya Rp 800 juta atau 0,19 persen bagi PAD Kota Malang untuk APBD 2019.

Ade  juga menjelaskan jika saat ini ada sekitar 400 titik pengeboran ABT yang tercatat. Dia pun optimistis jika jumlahnya bisa bertambah lebih banyak mengingat saat ini tumbuh dengan subur usaha-usaha seperti usaha cuci mobil, kos-kosan, restoran, tempat hiburan hingga hotel.

"Kami terus lakukan sosialisai, tapi tahun ini adalah tahun penegakan. Maka tidak ada ampun lagi," jelas Sam Ade. 

Lebih jauh pria berkacamata ini juga menjelaskan jika tindakan tegas yang dilakukan tersebut bukan semata untuk mengejar pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang pada sektor pajak. Melainkan juga untuk kepentingan konservasi air. 

"Karena jika dibiarkan seperti itu saja, maka bukan tidak mungkin 20 tahun lagi kita akan kehabisan air bawah tanah," pungkasnya.

Pewarta : Pipit Anggraeni
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]bojonegorotimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]bojonegorotimes.com | marketing[at]bojonegorotimes.com
Top