LKPJ Wali Kota Malang TA 2018 Diterima dengan Catatan

Penandatanganan dokumen LKPJ Wali Kota Malang TA 2018 oleh Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto. (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Penandatanganan dokumen LKPJ Wali Kota Malang TA 2018 oleh Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto. (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

BOJONEGOROTIMES, MALANG – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2018 diterima dengan catatan. Hal itu berdasarkan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda Penyampaian Pendapat Fraksi LKPJ Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2018,  Dilanjutkan dengan Penyampaian Rekomendasi LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2018, Senin (15/4/2019).

Dalam rapat yang berlangsung hingga pukul 14.30 WIB itu, seluruh fraksi di DPRD Kota Malang menerima LKPJ wali kota Malang yang telah disampaikan dalam paripurna sebelumnya. Namun seluruhnya memberikan catatan dan rekomendasi khusus.

Salah satu yang paling banyak mendapat perhatian adalah sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Kota Malang sepanjang 2018 yang mencapai Rp 500 miliar lebih. Sehinga dewan meminta agar ada penjelasan lebih rinci terkait alasan sisa anggaran yang begitu besar.

"Dengan silpa yang besar, tentu ada banyak faktor yang dikaji. Di antaranya karena tak terserap atau penganggaran yang terlalu besar. Tapi efektivitas tak terserap dengan  baik," ucap Sugiono, anggota Fraksi PDI Perjuangan, saat menyampaikan pendapat fraksi.

Menurut dia, ada beberapa kegiatan dan program yang tak dijalankan secara maksimal. Sehingga diharapkan ada peningkatan upaya dari Pemerintah Kota Malang untuk meminimalisasi adanya silpa.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Golkar, yang mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Malang  memaksimalkan program kerja yang diemban dan selalu berkoordinasi dengan jajaran. Parameter program  kerja oleh OPD diharapkan harus mengarah pada capaian indikator utama yang di sampaikan dalam RPJMD 2018. Hal itu dinilai penting dan harus konsisten serta dapat jadi pijakan untuk mencapai visi dan misi.

"Silpa yang masih tinggi, Golkar minta agar pemerintah terus melakukan evaluasi. Sehingga diperoleh pendapatan yang baik dan meminimalisasi silpa. Maka ke depan harus sesuai dengan indikator. Efisiensi anggaran dan perencanaan harus ada perbaikan," tambah Budianto, anggota Fraksi Golkar.

Sementara, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, silpa sepanjang 2018 sangat besar lantaran APBD-Perubahan 2018 dilakukan pada Oktober. Sementara masa akhir pelaporan adalah pertengahan Desember. Sehingga pihaknya memilih untuk tidak menggunakan anggaran dikarenakan waktu yang sangat mepet.

Untuk mengatasi itu, pria berkacamata itu berjanji akan menyelesaikan APBD-Perubahan 2019 lebih cepat. Sehingga masih ada waktu untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang memang membutuhkan waktu lebih banyak. "Tahun ini kami targetkan APBD-Perubahan selesai pada Juni. Sehingga kami ada waktu untuk menyelesaikan beberapa program," terang Sutiaji. 

 

Pewarta : Pipit Anggraeni
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]bojonegorotimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]bojonegorotimes.com | marketing[at]bojonegorotimes.com
Top