Polemik Mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan (4)

Tanggapi Petisi Karyawan RSUD Kanjuruhan, Wabup Malang Sanusi: Itu Hak Mereka, tapi Loyalitas kepada Pimpinan Itu Kewajiban ASN

Wabup Malang Sanusi tanggapi petisi ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan Kepanjen. (Nana)
Wabup Malang Sanusi tanggapi petisi ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan Kepanjen. (Nana)

BOJONEGOROTIMES, MALANG – Lahirnya petisi ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan Kepanjen yang meminta Mahendrajaya tetap dipertahankan menjadi direktur memantik reaksi dari Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi. 

Menurut Sanusi, petisi ataupun reaksi penolakan dengan adanya kebijakan  terkait mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang merupakan hak siapa pun. "Silakan. Itu hak mereka dan wajar-wajar saja kalau ada petisi ataupun penolakan itu," kata Sanusi yang juga plt bupati Malang ini, Selasa (11/06/2019).

Sanusi melanjutkan, dirinya tidak terlalu mempersoalkan petisi tersebut. Tapi,  persoalan mutasi ataupun rotasi aparat sipil negara (ASN) yang dilakukannya tanggal 31 Mei 2019 lalu merupakan hak prerogatif bupati. 

"Itu hak prerogatif Bupati untuk melakukan mutasi pimpinan di setiap instansi. Tentunya hal ini juga berdasar sesuai dengan aturan yang ada. Ada evaluasi dan penilaiannya," ujarnya.

Sanusi juga menegaskan bahwa menjadi ASN wajib memiliki sikap loyal kepada pimpinan.
"ASN itu wajib loyal kepada pimpinannya. Itu kewajiban ASN yang harus dilaksanakan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Sehingga pelayanan bisa kompak sesuai instruksi dan kebijakan pimpinan. Ini bisa berhasil bila ASN loyal pada pimpinannya," urai Sanusi.

Dia juga menampik mutasi dilakukan terburu-buru atau atas dasar suka dan tidak terhadap sosok ASN . "Semua sudah sesuai dengan aturan mutasi," tegas Sanusi.

Dalam kesempatan berbeda, drg Mahendrajaya saat dihubungi terkait adanya petisi ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan mengaku terharu atas hal tersebut. "Saya terharu atas itu walau saya tidak mengetahui bahwa akan ada petisi itu. Saya tidak bisa bicara banyak terkait itu," ucap Mahendrajaya. 

Mantan direktur RSUD Lawang ini melanjutkan bahwa mutasi adalah hal yang wajar serta merupakan kewenangan pimpinan, yakni kepala daerah. Ia mengaku ikhlas ke mana pun dirinya ditugaskan.

"Sebagai ASN, kita siap ditempatkan di mana pun. Bagi teman-teman di (RSUD) Kanjuruhan, saya berdoa ada  atau tidak ada saya, cita-cita dan harapan teman-teman bisa tercapai. Khususnya terkait program Kanjuruhan Reborn 2020," ujarnya.

Mutasi pejabat sebenarnya telah diatur juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 maupun Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016. Dua regulasi tersebut bisa dipakai pada saat seorang plt bupati melakukan proses mutasi.

Pasal 132 A dalam PP 49/2008 memang dinyatakan, plt bupati dilarang melakukan 4 hal terkait jabatannya. Yakni, melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. Berikutnya adalah larangan membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya serta membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. 
 

Larangan tersebut bisa dikecualikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri. Ini termaktub dalam Pasal 132 A ayat (2) PP 49/2008.

Hal ini diperkuat dengan Permendagri 74/2016 dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf yang menuliskan bahwa plt bupati memiliki kewenangan untuk melakukan pengisian dan pergantian pejabat berdasarkan perda. Hal ini pula yang dimungkinkan Sanusi melakukan mutasi pejabat yang sayangnya terantuk di peralihan pimpinan RSUD Kanjuruhan. 

Sayangnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono  saat dihubungi MalangTIMES tidak menjawab terkait ada tidaknya izin tertulis terkait mutasi dari mendagri.
Namun, dari narasumber di DPRD Kabupaten Malang yang tidak berkenan disebut namanya, proses izin tertulis dari mendagri terkait mutasi telah dilaksanakan. "Informasinya memang sudah meminta izin terkait mutasi itu. Sehingga mutasi dilakukan oleh Wabup Malang Sanusi," ucapnya kepada MalangTIMES.

Disinggung terkait adanya petisi ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan Kepanjen, dia enggan berkomentar panjang. Menurut dia,  itu hak mereka dan bukan ranahnya untuk memberikan komentar.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]bojonegorotimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]bojonegorotimes.com | marketing[at]bojonegorotimes.com
Top