Abdurachman alias Gus Dur, eks Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. (Ist)

Abdurachman alias Gus Dur, eks Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. (Ist)



Polemik Mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan  3

Jejak Abdurachman atau lebih dikenal sebagai Gus Dur terbilang menarik di Kabupaten Malang. Beberapa hal yang membuatnya semakin diperbincangkan adalah terkait adanya rotasi jabatan Gus Dur yang terkenal dengan istilah "semua landai-landai saja njih..." bila awak media menanyakan perkembangan dunia kesehatan yang berada di bawah kendalinya.

Nama Gus Dur mencuat setelah dirinya melepas jabatan kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang akhir Agustus 2018 lalu dengan beberapa persoalan yang menimpa awak kesehatan yang dipimpinnya. Sebut saja ramainya kasus operasi tangkap tangan (OTT) pemotongan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Karangploso sebesar Rp 198 juta. 

Pemotongan dana kapitasi JKN tersebut terjadi sejak Januari-Agustus 2018. Kasusnya terbongkar beberapa saat setelah Gus Dur dirotasi dari kepala Dinkes menjadi asisten perekenomian dan pembangunan Setda Kabupaten Malang. 

Tidak hanya kasus tersebut. Gus Dur pun meninggalkan kursi nomor satunya di Dinkes Kabupaten Malang dengan kasus lain.  Yakni kasus pemotongan uang honor perawat yang berjumlah 390 orang dan 3 dokter umum serta diduga merugikan uang negara mencapai Rp 4,7 miliar. 

Kasus tersebut terkuak bulan Oktober 2018 lalu serta langsung ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen. Kasus penyunatan honor ratusan perawat yang berasal dari anggaran daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) -70 persen dari Pemprov Jatim dan 30 persen dari APBD Kabupaten Malang- lolos dari pengawasan Gus Dur selama menjabat sebagai kepala Dinas Kesehatan.

Padahal, menurut Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang Zuhdy Achmadi, tahu tidak tahu, kepala dinas memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan persoalan-persoalan yang ada di bawah kendalinya.

Beberapa jejak hitam itu kerap memang tidak terpantau masyarakat. Bahkan media pun kerap kesulitan saat melakukan berbagai konfirmasi terkait persoalan tersebut. Gaya tutur Gus Dur dengan ciri khas jawabannya yang "semua landai-landai saja," membuat beberapa kasus tidak terendus masyarakat bila tidak ada OTT ataupun laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti penegak hukum.

Jejak yang tertinggal terkait data stunting pun sempat membuat berbagai kalangan terbengong-bengong. Saat masih menjabat kepala Dinas Kesehatan tahun 2018, Gus Dur pernah menyatakan, data stunting hanya terdapat di 10 desa di Kabupaten Malang. Yakni Wonorejo (Bantur), Tambakrejo (Sumbermanjing Wetan), Baturetno (Dampit), Mulyoasri (Ampelgading), Wonoayu (Wajak), Purwosekar (Tajinan), Pujon Kidul (Pujon), Wiyurejo (Pujon), Pait (Kasembon) serta Brongkal (Pagelaran).  

Tapi, Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi pada Oktober 2018 lalu menyampaikan dalam rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Malang bahwa bayi stunting sejumlah 30.323 dari total 154.188 bayi tersebar di 33 kecamatan. “Data tersebut dari hasil operasi timbang bulan Februari 2018. Jumlah balita yang mengalami stunting sebanyak 30.323 dari total 154.188,”ujar Sanusi. 

Beberapa jejak Gus Dur inilah yang dimungkinkan menjadi bagian dari adanya polemik saat dirinya diangkat menjadi direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen yang baru dipimpin Mahendrajaya sekitar 9 bulan dan, menurut beberapa karyawan RSUD Kanjuruhan Kepanjen, memiliki target Kanjuruhan Reborn 2020.

Selain dari narasumber lainnya, walau belum bisa dikonfirmasi secara valid, Gus Dur pun diduga terbelit  masalah pengadaan alat medis dan sampai saat ini masih belum selesai atau SP3. Masalah itu juga berembus kembali dengan adanya beberapa penolakan atas jabatan baru Gus Dur sebagai direktur RSUD Kanjuruhan. 

 

Tag's Berita

End of content

No more pages to load