Anak pejabat tinggi negara yang dikabarkan akan meramaikan Pilkada Serentak 2020. (Foto: Istimewa Liputan6)
Anak pejabat tinggi negara yang dikabarkan akan meramaikan Pilkada Serentak 2020. (Foto: Istimewa Liputan6)

Adanya anak pejabat tinggi negara yang masuk bursa dan turut serta dalam kontestasi Pilkada 2020 menurut pengamat sah-sah saja dan normal dalam perpolitikan Indonesia. 

Mulai anak Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Kabinet rumornya semua akan turut serta dalam kontestasi Pilkada 2020. Hal ini membuat beberapa kalangan bersuara, salah satunya dari pengamat politik, Hatta Abdi Muhammad yang mengungkapkan bahwa fenomena tersebut sudah umum dalam perpolitikan Indonesia.

"Tentu fenomena tersebut sebenarnya adalah fenomena umum terkait kontestasi politik di Indonesia. Iklim politik gaya orde baru dengan mengedepankan struktur kekerabatan dan kekeluargaan masih masif di era reformasi sekarang," ungkapnya. 

Perlu diketahui, di Pilkada Serentak 2020 akan diramaikan oleh keluarga pejabat tinggi negara, seperti Gibran Rakabuming yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo akan turut serta dalam Pilkada Kota Solo. 

Menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution dikabarkan akan melenggang di kontestasi Pilkada Kota Medan. Ada lagi anak dari Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah yang akan ikut berkontestasi di Pilkada Tangerang Selatan. Terakhir mencuat kabar anak dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan akan maju di Pilkada Kabupaten Kediri. 

Hatta juga menambahkan, nantinya sistem yang seperti ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Hal ini akan menjadikan produktivitas dan kesejahteraan serta akses kebijakan terhadap masyarakat akan terhambat karena orientasi pasca terpilih cenderung mengumpulkan atau mempertahankan jejaring oligarki yang memang didesain untuk mapan," tambah Hatta yang juga seorang Dosen Ilmu Politik di Universitas Jambi. 

Dilihat dari kasus yang sudah-sudah, sebagian daerah yang mengalami fenomena calon merupakan kerabat dari pejabat daerah, tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. 

Sebagian besar partai politik berlomba-lomba untuk menjaring para kader-kadernya atau tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh di masyarakat.

"Bahwa itu menjadi normal jika dipandang dari partai-partai besar pemenang pemilu karena sebisa mungkin ingin menguasai daerah-daerah sebelum Pileg 2024. Jadi Pilkada serentak 2020 menjadi momentum untuk mempertahankan dan menciptakan basis material (jejaring, sumberdaya kapital) yang diinginkan partai," ujar Hatta yang juga merupakan Alumnus Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Jika melihat hal tersebut, terdapat hal buruk nantinya yang akan dialami oleh masyarakat.

"Terlebih 2024, orang-orang baru yang akan mencalonkan diri di Pilpres. Ini merupakan bagian dari mengawal proses politik 2024 dan mempertahankan status quo. Buruknya, kekhawatiran terhadap akses kesejahteraan dan kebijakan yang tidak tekorelasi dengan keinginan masyarakat," tambahnya. 

Mengenai Pilkada Serentak 2020 yang banyak diikuti oleh beberapa calon dari kalangan milenial dan dikabarkan sebagai batu loncatan untuk Pemilu 2024. Hatta mengungkapkan jika dimaknai dari milenial ini bagian dari momentum yang mengubsh politik Indonesia dari gaya lama ke baru.

"Dimana milenial memiliki panggung yang besar di mata masyarakat. Jadi ini soal momentum saja, dan tidak menjamin bahwa milenial mampu memiliki kemampuan dalam konteks pemerintahan," tutupnya.